Editor's Vids

Tampilkan postingan dengan label Conflict. Tampilkan semua postingan

DUA HARI KONFLIK MONI-DANI, 63 ORANG TERLUKA, 2 ORANG TEWAS

    Perang suku di Timika (Ist)
    Konflik antar kelompok masyarakat di Timika (Ist)
    Suva, 14/3 (Jubi)—Konflik masyarakat Moni versus masyarakat Dani yang berlangsung selama 2 hari, 11 Maret hingga 12 Maret lalu di Timika, Papua telah melukai puluhan orang dan menewaskan 2 orang. Korban luka yang mencapai angka puluhan orang ini, satu diantaranya seorang wanita.
    “11 Maret 2014 jumlah korban 4 orang. Perempuan 1 orang. Laki-laki 2 orang luka kena panah 1 org. Luka kena peluru cis (senapan angin-red) 1 org. Luka tembak peluru aparat 1 org dan luka karena kena benda tumpul 1 orang. Salah satu korban diatas adalah seorang polisi,” tutur Maria Florida Kotorok, kepala bagian Humas Rumah Sakit Mitra Masyarat Timika, 14/3 melalui surat elektroniknya
    Hari berikutnya, 12 maret 2014, jumlah korban yang datang ke RSMM bertambah. “Jumlah korban 61 org. Jumlah korban perempuan 2 orang dan laki-laki 59 orang. Korban kena peluru 5 org, korban kena peluru cis 9 org dan sisanya semua korban kena panah,” tutur wanita asli Mimika ini.
    Jumlah ini belum terhitung korban luka yang berobat ke RS Pemerintah Daerah. Dua korban dari lima korban peluru aparat keamanan itu telah meninggal dunia. Tiga lainnya, menurut Maria, masih menjalani pengobatan di rumah sakit.
    Menurut wanita yang akrab dengan sapaan Mey ini, anehnya yang terjadi adalah konflik antar masyarakat tapi ada korban penembakan. “Kenapa ada korban peluru? Polisi harus membuka siapa pemilik peluru ini,” harapnya.
    Sebab jika tidak diungkap, menurut Mey, ada upaya pembunuhan massal terhadap orang Papua sedang berlangsung atas nama perang suku. “Aparat bilang perang suku jadi selesaikan secara adat. Jadi tong baku bunuh didepan polisi. Pembiaran. Sampai bangsa papua habis, tinggal nama, mati sia-sia,” kata Maria.
    Menurut Pater Neles Tebay, tokoh utama Jaringan Damai Papua, peristiwa kekerasan antar komunitas di Timika itu bukan hal baru. Ini hanya semacam pengulangan dari yang sudah-sudah tetapi aktor mungkin berbeda-beda. “Orang-orang yang terlibat mungkin juga sudah mengalami kekerasan antar komunitas ini dalam waktu yang lama,” ungkap Pater Neles kepada wartawan di STFT Fajar Timur, Jayapura, Kamis (13/3).
    Karena sudah berlangsung lama, menurut Pater Neles, seharusnya pihak-pihak yang terkait konflik ini berpikir bagaimana menghentikan kekerasan yang sedang terjadi dan berpikir juga tentang bagaimana cara mencegah agar kekerasan seperti ini tidak terjadi di masa depan.
    “Nah, korban sekarang ini bukan hanya dari pihak masyarakat tetapi juga dari pihak aparat keamanan. Mungkin nanti, warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan perang ini juga menjadi korban lagi,” kata Pater Neles lagi.
    Pater Neles berharap PemdaMimika segera mengambil inisitif untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini suku-suku yang sedang bertikai untuk duduk dan berbicara lalu bersepakat untuk mengakhiri perang ini. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dengan adanya perang ini orang tidak akan pernah hidup aman dan nyaman. (Jubi/Mawel)

Keluarga Korban Kecelakaan Tetap Tuntut Rp1,5 Miliar


Kapolres Pertemuan dengan Keluarga Korban Kecelakaan

Kapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian, S.IkSENTANI - Mediasi antara pihak keluarga korban dengan keluarga pelaku yang mengalami kebuntuan saat dilaksanakan di Satlantas Polres Jayapura, akhirnya Kapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian, S.Ik.,  turun  tangan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), yakni Kotoran Kogoya (29) di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/3) kemarin pagi.
Kapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian, S.Ik., mengatakan, pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi dan titik terang terkait dengan terlindasnya korban tersebut.
“Tadi (kemarin) telah kita lakukan pertemuan dari dua kelompok, yakni kelompok bermarga Kogoya dan kelompok bermarga Tabuni maupun Wenda. Di mana, sebenarnya mereka ini masih satu keluarga. Akan tetapi, dalam proses perjalanan mediasi terjadi perselisihan diantara mereka karena ada isu-isu atau informasi-informasi yang salah didengar yang memicu ketidakpuasan dari kelompok Kogoya, sehingga mendatangi kepala suku Eli Bagros Tabuni,” jelasnya.
Dikatakan Kapolres Sondang demikian sapaan akrabnya, bahwa dari permasalahan itu akhirnya dari pihaknya memediasikan untuk dilakukan pembicaraan agar kedua kelompok itu tidak terjadi keributan.

“Ya, sekarang ini ada dua masalah. Pertama, masalah karena perselisihan antara dua kelompok itu dan kedua adalah masalah kasus terlindasnya korban. Nah, kita fokus tadi (kemarin) yang itu, yakni penyelesaian agar tidak adanya konflik vertikal antara kedua kelompok tersebut yang sama-sama saling mencurigai,” jelasnya lagi panjang lebar.
Dikatakannya, bahwa pertemuan itu di Kampung yang juga dihadiri Wakil Bupati Jayapura dan pihak tokoh agama untuk menjadi mediator.
“Kita mediasikan di Kampung Sereh, dan saya juga minta Wakil Bupati Jayapura dan tokoh agama diwakili pak Petrus sebagai mediatornya untuk menyelesaikan masalah. Yang mana, dari kedua kelompok juga saling ketemu dan mereka langsung mencurahkan segala informasi-informasi yang didapat hingga membuat keributan diantara mereka sendiri,” imbuhnya.
Dalam pembicaraan adat itu, Kapolres Sondang menjelaskan, akhirnya dua kelompok itu sudah bisa saling mengerti bahwa isu-isu atau informasi-informasi itu tidak benar mengenai siapa yang akan menyelesaikan masalah dan pihak siapa yang menghalang-halangi untuk penyelesaian masalah terlindasnya korban.
“Di mana, dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk berdamai dan juga mengakhiri keributan diantara mereka. Sementara permasalahan terlindasnya korban tetap kita tangani dan penyelesaian akan diulang kembali. Jadi, besok (hari ini) ada mediasi ulang dari pihak keluarga sopir dengan keluarga korban yang diwakili kelompok Tabuni, Kogoya serta Wenda. Sehingga diantara mereka tidak lagi rasa curiga dan semuanya sudah satu suara,” ungkapnya.
Lanjutnya, kalau soal tuntutan dari keluarga korban itu tetap sebesar Rp1,5 miliar, tapi tentunya akan dibicarakan melihat dari pada kemampuan pihak keluarga pelaku. “Sementara kasusnya kita tetap tangani dan pelaku juga sudah kami amankan untuk proses hukum. Nah, mediasi itu nantinya sebagai lampiran sebagai pertimbangan hakim untuk bisa meringankan hukuman pelaku,” ujarnya. (mir/don/l03)

Penggerebekan Markas OPM Ada Rekayasa?

Wenand WatoryJAYAPURA –Penggerebekan terhadap anggota OPM di Kampung Sasawa, Kabupaten Kepulauan Yapen tangggal 1 Februari lalu hingga menangkap sebanyak 10 orang dan salah satu dari kelompok mereka tewas tertembak, diduga ada rekayasa.
Hanya saja, rekayasa dalam aksi penggerebekan itu belum diketahui motifnya seperti apa dan apakah ada oknum dibalik layar, sehingga membuat situasi tidak kondusif.
Adanya dugaan rekayasa ini diungkapkan anggota DPRP Ir. Wenand Watory kepada wartawan, kemarin di DPRP.
“Informasi yang saya dapat bahwa kejadian tidak signifikan, tapi ini juga perlu ditelusuri oleh pihak keamanan apakah ini betul prosesnya itu murni atau kah ada gerakan oleh rakyat atau memang ini sebuah rekayasa karena saya banyak dengar cerita saat turun di daerah itu lebih banyak rekayasa,” kata 
Menurutnya, rekayasa dalam penembakan yang terjadi di Kepulauan Yapen motifnya hingga saat ini belum diketahui dan secara pribadi, pihaknya tidak masuk akal karena gerakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut masuk ke Kota, apalagi daerah itu merupakan pulau yang sangat kecil. “Serui itu merupakan pulau kecil tidak mungkin orang melakukan gerakan lalu sampai di tengah Kota itu menurut saya tidak masuk akal atas peristiwa yang terjadi lalu,” tuturnya.

Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah dan juga kepada pihak keamanan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kepulauan Yapen agar jangan rakyat dikorbankan terus. “Jangan rekayasa membuat situasi tidak kondusif, sebab sekarang ini pelajar tidak sekolah padahal sudah dekat ujian, mulai dari SD maupun SMP,” katanya 
Hal seperti ini, menurut dia, masyarakat tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas, terutama bertani, sehingga ekonomi kerakyatan di daerah itu sangat  terganggu. “Ini harus diselesaikan oleh pihak keamanan dan harus jujur dengan kejadian ini. Jangan terus bermain-main di belakang layar lalu menciptakan suasana yang mengorbankan masyarakat dan tidak etis kalau saya menceriterakan semua ini,” katanya.
Dikatakan, kedatangan di wilayahnya yang merupakan wilayah pembangunan Dapil II sengaja datang untuk merekam situasi yang terjadi disana, dan masyarakat mengeluh karena mereka kebanyakan menyampaikan bahwa peristiwa itu merupakan rekayasa. Nah, siapa yang merekaya itu merupakan tugas kepolisian untuk mengungkap hal ini,” katanya.
Untuk dirinya mengklaim bahwa, pihaknya akan melakukan pengawasan di daerah itu tetapi yang lebih teknis adalah aparat kepolisian untuk mendeteksi siapa dibalik layar itu. “Siapapun dia harus ditegaskan supaya situasi tidak dipelihara karena hal ini bisa mengganggu pesta demokrasi,” ujarnya. (Loy/don/L03)

MAHASISWA PAPUA DI MAKASSAR DITEROR, FASILITAS ASRAMA PUTRI LENYAP

    Jayapura, 18/2 (Jubi) -Aksi teror pasca penyerangan dua bulan lalu masih terus dirasakan mahasiswa-mahasiswi asal Papua di kota studi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian setempat terkesan enggan mengungkap pelaku, padahal kasusnya sudah lama dilaporkan, Pemerintah Provinsi Papua pun belum memberi respon.
    “Sejak kejadian pada awal bulan Januari lalu kami sudah berkali-kali menghubungi pejabat Pemerintah Provinsi Papua, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Situasi di sekitar asrama belum nyaman, tiap malam kami diteror terus,” ungkap pembina Asrama Mahasiswa Papua di Makassar, Frans Wambraw, kepada tabloidjubi.com melalui telepon seluler, Selasa (18/2) pagi.
    Frans mengatakan,hingga saat ini para mahasiswi Papua hingga kini masih mengungsi di asrama putra. Sudah tujuh minggu mereka belum bisa kembali ke tempat semula. Di saat bersamaan, seluruh fasilitas di Asrama Putri Cenderawasih XIV Papua, raib dicuri orang. Ini dibenarkan salah satu mahasiswa Papua di Makassar, Rickson Edowai.
    “Saya mendengar langsung pengakuan dari koordinator Mahasiswi Putri Papua di Makassar, saudari Venny pada saat pertemuan di aula asrama, Senin (17/2/2014) kemarin. Dia bilang, kemarin lalu sudah pergi lihat dan ternyata semua fasilitas Asrama Putri Papua raib tanpa jejak. Siapa pelakunya, kami tidak tahu,” tutur Edowai.
    Asrama Putri Papua terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani Blok B, Kelurahan Tammamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kondisi asrama tersebut saat ini rusak berat. Semua fasilitas seperti lemari, meja, kursi kayu, sound system, kursi sofa, komputer, dilaporkan hilang. Termasuk televisi di ruang tamu, digondol maling. Menurut Venny sebagaimana dikutip Rickson Edowai, seluruh aset Pemerintah Provinsi Papua di asrama putri itu tak satupun tertinggal. Asrama itu kini kosong melompong. Tak hanya itu, pintu utama dan pintu-pintu kamar didobrak pelaku, kondisinya rusak parah. Begitupun kaca di ruang tamu maupun beberapa kamar tidur, pecah. Para penghuni dibawah pimpinan Venny hanya menarik nafas panjang melihat kondisi asrama mereka.
    Hasil pertemuan kemarin, imbuh Edowai, diputuskan kasus hilangnya fasilitas asrama putri tersebut akan dilaporkan segera ke Polresta Makassar, agar pelakunya dapat terungkap. Penghuni Asrama Putri Papua dievakuasi ke Asrama Putra Papua di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Sabtu (4/01) 2014 lalu. Hal itu terpaksa dilakukan setelah terjadi penyerangan asrama oleh warga setempat, pada malam pergantian tahun baru, Rabu (1/1) 2014. Asrama dilempari bom molotov. Kaca-kacanya hancur, dan beberapa mahasiswi mengalami luka-luka. Kasus penyerangan itu, sebenarnya sudah diketahui Polsek Panakukang dan Polresta Makassar Kota, karena sempat dilaporkan pasca kejadian. Hanya saja, kata Frans, hingga kini belum ada upaya polisi menindaklanjutinya. Aparat keamanan dinilai membiarkan oknum pemuda setempat menyerang Asrama Mahasiswa Cenderawasih di Makassar.
    Menurut dia, teror dan pelemparan batu ke arah gedung asrama putra terjadi setiap malam. “Polisi belum menangkap pelakunya,” ujar Frans.
    Terkait hal ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisan setempat. Aksi teror, intimidasi dan penyerangan pada malam hari berdampak pada aktivitas perkuliahan mahasiswa-mahasiswi Papua di kota studi Makassar. Meski masih ke kampus dengan sangat hati-hati, secara umum mereka mengaku trauma dengan rentetan kejadian tersebut.
    “Setelah asrama putri diserang dan sudah dikosongkan, sekarang mereka tiap malam datang serang kami di asrama putra,” kata Frans Wambraw.
    Beberapa persoalan tersebut, kata dia, akan dilaporkan langsung ke Pemerintah Provinsi Papua.
    “Komunikasi melalui telepon sulit mendapat perhatian, jadi dalam waktu dekat ini ada satu tim yang terdiri dari pengurus organisasi dan penghuni asrama di Makassar akan ke Jayapura untuk sampaikan ke Pemprov Papua,” tutur Frans.
    Diharapkan, setelah sudah mendapat laporan lengkap dari tim, pemerintah daerah tidak tutup mata atas kasus yang sedang dialami anak-anak Papua di Makassar. (Jubi/Markus You)

Hilangnya 5 Nelayan : Pemerintah PNG Belum Berikan Ijin Pencarian

MERAUKE – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Merauke, Albertus Muyak, S.E., M.Si., mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Papua New Guinea (PNG) belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban hilang akibat insiden pembakaran 1 unit speedboat yang ditumpangi 10 nelayan Merauke di Laut Karu (PNG), Kamis (6/2) lalu.
Menurut Muyak, Pemerintah PNG belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban di wilayahnya, sementara pihak Pemerintah RI melalui Pemda Merauke sudah berinisiatif bersurat ke Konsulat Jenderal PNG di Jayapura dan Konsulat RI di Vanimo (PNG), guna ijin pencarian korban hilang di wilayah PNG.
“Kita sudah bangun komunikasi dengan Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, juga Konsulat RI di Vanimo untuk mendapat ijin dari Pemerintah PNG agar tim dari Pemda Merauke memasuki perairan PNG guna pencarian,” tuturnya kepada Bintang Papua, Selasa (18/2).

Selain bersurat ke konsulat jenderal kedua negara, Pemda Merauke juga sudah membangun komunikasi tertulis dengan Pemerintah PNG dan komunikasi melalui KBRI di Port Moresby PNG. Tetapi sampai saat ini, Pemerintah PNG belum memberikan ijin atau merespon surat permohonan dari Pemda Merauke.
“Ijin belum kita dapat sehingga pertama bahwa kita harus menghentikan pencarian ini, karena satu tujuan kita mencari korban yang hilang. Dan kalau sudah 13 hari tidak mungkin akan kita ketemu,” ujarnya.
Dikatakan, prosedur pengurusan ijin ke Pemerintah PNG cukup berbelit-belit, yakni melalui tingkat diplomatik, lewat KBRI dan kedutaan besar PNG di Jakarta, tetapi ijin tersebut belum dikeluarkan.
“Untuk mencari atau memasuki wilayah perairan PNG sampai sekarang ini prosedurnya cukup berbelit-belit, itu semua sangat banyak. Karena itu semua harus bicara tingkat diplomat, dan mereka bicara dengan KBRI kita di Port Moresby dan kedutaan besar PNG di Jakarta dan lewat konsulat-konsulat kita masing-masing, baik PNG maupun RI,” bebernya.
Meskipun Pemerintah Daerah sudah menghentikan pencarian, beberapa instansi terkait tetap melakukan koordinasi guna informasi keberadaan 5 korban hilang tersebut.
“Hari ini oleh Wakil Bupati, kita menutup pencarian, namun tetap kita bangun informasi untuk mencari keberadaan mereka (korban.red). Kalau memang mereka masih ada kita tetap mencari informasi untuk daerah Western Province,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah Pemerintah PNG melarang pencarian korban WNI hilang di negaranya, Muyak menampik hal tersebut. Menurut dia, Pemerintah PNG belum memberikan ijin pencarian.
“Sebenarnya bukan melarang, mereka belum memberikan ijin karena itu prosedurnya cukup panjang. Secara administrasi kita sudah lakukan, tim yang akan pergi ke TKP itu semua sudah kita kirim ke konsulat kita dan konsulat kita yang bicara ke Pemerintah PNG,” terangnya.
Ditambahkan, waktu pencarian sudah cukup lama, yakni 13 hari. Oleh karena itu, efektifitas pencarian sudah tidak memungkinkan lagi.
“Kalau kita pergi, kita pergi mau cari apa di sana? Kecuali kalau kita mungkin mau pergi cari fakta-fakta lain yang kita kumpul. Tetapi yang pertama bahwa kita buat Posko ini untuk mencari 5 orang yang hilang,” tandasnya. (moe/bom/l03)

Contact Us

Stats

Archive

Video Of Day

Send Quick Massage

Nama

Email *

Pesan *

Catwidget2

Catwidget4

Catwidget3

Diberdayakan oleh Blogger.

Translate

Entri Populer

Search This Blog

Popular Posts

Entri Populer

Entri Populer

Entri Populer