“Minimal para kepala daerah mempunyai dokumentasi atau data. Dan, lewat buku yang sudah kami susun ini bisa menjadi salah satu referensi atau rujukan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Legislatif (Pilleg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres),” katanya.
Pares demikian sapaan akrabnya mengharapkan, dengan adanya buku tersebut dapat menjadi catatan penting bagi semua stakeholders baik itu buat para calon pemimpin di Papua bahwa pernah terjadi pesta demokrasi atau Pemilukada yang tidak demokratis. Selain itu, kata Pares lagi, bahwa buku ini diterbitkan bukan untuk menyinggung hasil Pemilukada pada tahun 2013 ini atau di masa kepemimpinan Papua saat ini, tetapi guna memberikan gambaran serta dokumentasi penting bagi anak cucu Papua di masa yang akan datang.
“Jadi, dalam penulisan buku ini kami mengumpulkan semua data yang ada di lapangan dan juga data dari para Tim Sukses (Timses) tiap-tiap kandidat serta data pendukung lainnya. Sehingga indepensi itu benar-benar dapat kami jaga, dimana kami terbitkan buku itu tidak ada pesan sponsor dari pihak manapun,” tukasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Intelektual Tanah Papua dr. Natalsen Basna, S.Hut., M.Sc., mengatakan, bahwa buku itu diluncurkan guna memberikan warna bagi demokrasi di Papua, yakni ingin menyuguhkan fakta yang terjadi dilapangan terkait Pemilukada yang lalu dan bukan untuk menghakimi hasil yang telah diputuskan atau sudah berjalan hingga saat ini.
“Buku itu merupakan buku ke-14 yang diterbitkan oleh Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP). Dan, buku ini ingin memberikan gambaran demokrasi yang terjadi di Papua pada waktu Pemilukada yang lalu,” pungkasnya sembari menambahkan bahwa LITP didirikan pada 5 Februari 2009 lalu di D.I.Y.
Berdasarkan pantauan Bintang Papua pada launching buku itu juga dihadiri beberapa tokoh seperti Praktisi Hukum Steve Waramuri, S.H., selaku pembicara, Ketua AJI Jayapura Viktor Mambor, tokoh perempuan Papua Fintje Yarangga dan aktivis HAM Papua Matius Murib. (Mir/don/l03)

sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11421-buku-%E2%80%98pemilukada-gubernur-papua-tak-demokratis%E2%80%99-dilaunching--ada-pembahasan-pelanggaran-sistematis-terstruktur-dan-masif.
http://sionstudyclub.blogspot.com/2014/01/buku-pemilukada-gubernur-provinsi-papua.html

Marinus mengatakan sangat kagum dengan 3 orang penulis karena mulai muncul banyak penulis - penulis orang asli atau anak - anak asli Papua yang cerdas dan betul - betul menyampaikan pikirannya secara ilimiah untuk perbaikan sebuah sistem pemerintahan dan kekuasaan diatas Tanah Papua ini. “Sehingga ini merupakan momen yang terbaik buat semua orang Papua dalam menghadiri sebuah demokrasi di Tanah Papua,” katanya.
Lebih lanjut, Marinus mempunyai catatan khusus untuk Pilgub Papua yang banyak disinggung dalam buku itu adalah untuk menjustifikasi Pemilukada Gubernur Papua tidak demokratis dari sisi yang lain dapat dikatakan ya (benar). Tapi, dari sisi yang lain juga dapat dikatakan bahwa ini bagian dari sebuah proses demokrasi di Tanah Papua. “Kalau kita bicara soal sistem demokrasi itu mempunyai hubungan langsung dengan budaya politik yang ada di Tanah Papua ini. Ada 3 budaya politik yang di tengah - tengah masyarakat, yakni budaya politik subjek, parokhial dan partisipan. Nah, Papua saat ini masyarakatnya masih berada di dalam budaya campuran antara subjek dan parokhial,” ungkapnya.
“Kenapa saya bandingkan Papua lebih baik daripada Amerika Serikat (AS) karena dalam budaya politik subjek dan parokhial kita mampu melahirkan sebuah demokrasi yang dikerjakan oleh orang - orang Papua yang dalam tanda petik masih dianggap tingkat pengetahuannya masih rendah dalam soal - soal demokrasi dan politik. Akan tetapi, dia (orang Papua) mampu menjalankan demokrasi dengan berhasil. Maka itu kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa Papua lebih baik dari Amerika Serikat (AS),” sambungnya.
Budaya politik subjek dan parokhial adalah budaya politik yang betul - betul memberikan ruang yang cukup luas buat kearifan - kearifan lokal bertumbuh dalam sistem politik. Tapi, kalau budaya politik partisipan itu adalah betul - betul penegakan hukum.
“Dimana, kita belum sampai ke budaya politik partisipan tersebut. Kalau ada orang yang menginginkan sistem politik Noken itu disingkirkan, maka bagi saya hal itu tidak akan pernah terjadi dalam budaya politik subjek dan parokhial. Tapi, hal itu akan terjadi dalam budaya politik partisipan, yakni dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup tinggi dan juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka hukum akan ditegakkan dalam budaya politik partisipan. Di Papua belum sampai pada budaya politik partisipan, padahal budaya politik punya pengaruh yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya sebuah demokrasi,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3 orang penulisnya, yakni Pares L. Wenda, Yoka Yoman dan Nigak Kogoya yang bekerjasama dengan Lembaga Intelektual Tanah Papua(LITP) dalam hal ini Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Intelektual Tanah Papua Dr. Natalsen Basna, S.Hut, M.Sc, di Aula P3W Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Jumat (13/12) siang lalu sekira pukul 11.00 WIT.
Buku setebal 627 halaman dengan latar belakang berwarna biru dan juga gambar pulau Papua serta surat suara Pemilu itu isinya terdiri dari delapan bab. Diantaranya membahas tentang latar belakang Pemilukada Provinsi Papua, Demokrasi, Hukum Pemilukada, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif. Serta Pilgub Papua dan Isu Politik Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya, perselisihan hasil Pemilihan Umum (Phpu) Pemilukada Provinsi Papua yang diterbitkan oleh Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) dan dicetak oleh Galang Press di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y.) (mir/don)

Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11486-marinus-buku-pilgub-papua-tak-demokratis-sebagai-referensi

Yoka Yoman mengatakan, memang benar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua telah usai, tetapi tragedi akibat dari kasus tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan perlu ditulis agar menjadi salah satu pembelajaran bagi orang Papua di kemudian harinya.
“Buku ini bercerita tentang latar belakang Pilgub Papua. Dimana, salah satu indikatornya ada satu tragedi yang mengakibatkan orang meninggal dalam pesta demokrasi Papua tersebut,” katanya.
Disampaikanya, menulis buku tentang “Otsus Papua Telah Gagal” ini, dikarenakan ingin menyuarakan suara dari hamba Tuhan yang merasa tertindas dan termarjinalkan diatas tanahnya sendiri.
“Saya sebagai pemimpin umat, gembala dan orang asli Papua ingin menyuarakan apa yang disampaikan oleh umat saya, rakyat Papua. Jika mereka katakan lapar, saya akan katakan lapar, tidak yang lainnya,” katanya.
Selain itu, Yoka demikian sapaan akrabnya, bahwa isi buku ini tidak bermaksud menyudutkan pemerintahan yang telah berjalan saat ini. Akan tetapi, buku ini ditulis sebagai bahan referensi bagi masyarakat Papua.
“Ya, kami mencoba merangkum beberapa kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang terjadi selama ini diatas Tanah Papua,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yoka berharap, dengan adanya buku ini, kelak orang Indonesia di daerah lain mengutarakan bahwa, “Orang Papua telah menunjukkan kualitas terbaiknya, layak dan memenuhi syarat dalam Pemilukada yang baik pula dan elegan. Karena Matahari terbit dari Timur ke Barat,” harap Yoka yang meniru kata bijak dari mantan Bupati Merauke John Gluba Gebze.
Senada dengan hal itu, salah satu penulis lainnya yakni Pares L. Wenda mengatakan, buku ini mengutip tentang bukti-bukti dan fakta yang terjadi di lapangan pada akhir-akhir ini. Dimana, data dan fakta yang diambil dari sejumlah narasumber yang berbobot dan berkualitas tinggi (High Quality) yang ditemuinya saat berada di lapangan.
“Ya, kami ambil data dari saksi-saksi di lapangan dan juga masyarakat yang terlibat langsung di lapangan atau dalam Pilgub Papua tersebut,” tukasnya.
Sekedar diketahui, buku itu merupakan terbitan Lembaga Intelektual Tanah Papua itu adalah buku yang ditulis oleh ketiga anak asli Papua, yakni Pares L. Wenda, Yoka Yoman dan Nigak Kogoya yang dicetak oleh Galang Press di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) - Kota Jogjakarta. (mir/aj/lo2)

Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/2012-12-03-03-14-02/2013-01-02-06-12-35/item/11411-hari-ini-buku-%E2%80%98pemilukada-gubernur-provinsi-papua-tidak-demokratis%E2%80%99-diluncurkan