Selain bersurat ke konsulat jenderal kedua negara, Pemda Merauke juga sudah membangun komunikasi tertulis dengan Pemerintah PNG dan komunikasi melalui KBRI di Port Moresby PNG. Tetapi sampai saat ini, Pemerintah PNG belum memberikan ijin atau merespon surat permohonan dari Pemda Merauke.
“Ijin belum kita dapat sehingga pertama bahwa kita harus menghentikan pencarian ini, karena satu tujuan kita mencari korban yang hilang. Dan kalau sudah 13 hari tidak mungkin akan kita ketemu,” ujarnya.
Dikatakan, prosedur pengurusan ijin ke Pemerintah PNG cukup berbelit-belit, yakni melalui tingkat diplomatik, lewat KBRI dan kedutaan besar PNG di Jakarta, tetapi ijin tersebut belum dikeluarkan.
“Untuk mencari atau memasuki wilayah perairan PNG sampai sekarang ini prosedurnya cukup berbelit-belit, itu semua sangat banyak. Karena itu semua harus bicara tingkat diplomat, dan mereka bicara dengan KBRI kita di Port Moresby dan kedutaan besar PNG di Jakarta dan lewat konsulat-konsulat kita masing-masing, baik PNG maupun RI,” bebernya.
Meskipun Pemerintah Daerah sudah menghentikan pencarian, beberapa instansi terkait tetap melakukan koordinasi guna informasi keberadaan 5 korban hilang tersebut.
“Hari ini oleh Wakil Bupati, kita menutup pencarian, namun tetap kita bangun informasi untuk mencari keberadaan mereka (korban.red). Kalau memang mereka masih ada kita tetap mencari informasi untuk daerah Western Province,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah Pemerintah PNG melarang pencarian korban WNI hilang di negaranya, Muyak menampik hal tersebut. Menurut dia, Pemerintah PNG belum memberikan ijin pencarian.
“Sebenarnya bukan melarang, mereka belum memberikan ijin karena itu prosedurnya cukup panjang. Secara administrasi kita sudah lakukan, tim yang akan pergi ke TKP itu semua sudah kita kirim ke konsulat kita dan konsulat kita yang bicara ke Pemerintah PNG,” terangnya.
Ditambahkan, waktu pencarian sudah cukup lama, yakni 13 hari. Oleh karena itu, efektifitas pencarian sudah tidak memungkinkan lagi.
“Kalau kita pergi, kita pergi mau cari apa di sana? Kecuali kalau kita mungkin mau pergi cari fakta-fakta lain yang kita kumpul. Tetapi yang pertama bahwa kita buat Posko ini untuk mencari 5 orang yang hilang,” tandasnya. (moe/bom/l03)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13226-hilangnya-5-nelayan--pemerintah-png-belum-berikan-ijin-pencarian

Dengan bisa diwakilkan kepada orang lain, lanjut dia, tentu potensi dimanipulasi semakin tinggi, karena bisa saja suara itu dialihkan kepada orang lain, yang bukan pilihan rakyat. “Sistem keterwakilan ini kan memiliki peluang besar untuk dimanipulasi oleh yang mewakili, saat membawa surat suara ke TPS,”paparnya.
Dengan sistem Noken, lanjutnya juga, seakan membangun citra atau image, bahwa masyarakat Papua seolah-olah masih bodoh. “Ini kan membangun persepsi yang jelek, masyarakat Papua masih bodoh tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara benar,”tukasnya.
Seharusnya, sambung dia, seluruh komponen memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar citra atau image itu hilang. “Saya yakin masyarakat Papua bukan sebodoh yang kita bayangkan, mereka mengerti, paham dalam menggunakan hak pilihnya secara benar dan jujur, mestinya ini yang terus kita bangun,”imbuhnya.
Jangan malah membelenggu masyarakat dengan hal yang tidak benar, padahal masyarakat sendiri ingin diajarkan hal-hal yang benar dan jujur. “Jangan penguasa mengkebiri hak politik rakyat dengan tetap berupaya mempertahankan sistem noken,”tegasnya.
Dengan keluarnya keputusan KPU tentang penghapusan sistem Noken, Yan Mandenas mengharapkan ketegasan Kapolda Papua kepada seluruh jajarannya, agar mengawasi secara ketat, sistem Noken tidak lagi digunakan. “Anggota Polisi, Bawaslu yang bertanggung jawab di lapangan, harus tegas mengawasi, jangan lagi ada sistem Noken,”paparnya.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRP, Ignasius Mimin berpandangan, sistem Noken adalah sebuah kearifan lokal yang mesti dihormati dan dilestarikan. “Ini kearifan lokal yang harus dihargai, kalau orang gunung duduk di Honai untuk menyelesaikan berbagai persoalan, orang pesisir duduk di para-para Pinang,”ungkapnya.
Sistem noken juga sudah berlangsung sejak dulu dan digunakan oleh masyarakat Papua yang tinggal di Pegunungan dalam menyelesaikan berbagai masalah. “Ini sudah tradisi, jadi mari kita hormati,”imbuhnya.
Yang dimaksud dengan Sistem Noken, lanjutnya, bukan surat suara diisi di dalam noken, tapi masyarakat memutuskan secara bersama siapa yang akan dipilih, kemudian menunjuk wakilnya untuk memberikan suara mereka. “Ini keputusan bersama yang dilakukan secara mufakat, agar suara mereka tidak tercecer kemana-mana,”terangnya.
Masyarakat Pegunungan juga bukan masyarakat yang bodoh, sehingga masih mempertahankan sistem Noken, namun itulah tradisi kebersamaan yang sudah terbangun sejak dahulu. “Kami orang dari Gunung bukan bodoh, namun memiliki ikatan kebersamaan yang terbangun sejak dulu, inilah yang terus melekat hingga saat ini dan harus dipertahankan,”jelasnya.
Masyarakat Pegunungan juga dalam memilih wakil atau pemimpinnya, berdasarkan ketokohan, di mana, akan melihat rekam jejak tokoh itu, apa saja yang sudah diperbuat bagi masyarakat. “Ketokohan seseorang sangat memengaruhi masyarakat dalam memiliki, itulah budaya yang terus melekat,”tukasnya.
Untuk itu, dia berharap, sistem Noken tetap dipertahankan, karena merupakan salah satu kekayaan budaya. “Dunia saja sudah mengakui Noken sebagai salah satu warisan dunia, kenapa kita tidak menghargainya dengan tetap menggunakan sistem noken dalam Pemilu, karena itu merupakan salah satu keunikan,”tandasnya. (jir/don/l03)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13225-sistem-noken-disikapi-pro-kontra

Karenanya Gubernur meyakini pemberlakuan sistem Noken pada Pemilu 2014 masih akan digunakan dibeberapa daerah, terutama di daerah yang selama ini masih terisolir dari peradaban.
“Untuk menghapus ini butuh waktu dan proses, kalau tahun ini KPU menginginkan (sistem noken) tidak lagi digunakan, tapi daerah-daerah yang sulit dijangkau susah dihindarkan, siapa yang ada di sana, anggota Babinsa pun belum tentu ada disana, karena memang ada kampung terpencil yang susah dijangkau,” tutur Gubernur yang didampingi oleh Kapolda Papua Mayjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen Cristian Zebua.
Namun ia mendukung upaya KPU yang terus mengeluarkan imbauan agar dalam pelaksanaan Pemilu bisa dijalankan dengan sistem yang telah ditentukan secara nasional, yaitu memakai kotak dan bilik suara.
Karenanya Gubernur memastikan dirinya tidak akan membuat permintaan kebijakan khusus kepada KPU untuk bisa memperbolehkan sistem Noken dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.
“Tidak, kita tetap pegang pada kesepakatan nasional, tapi sulit dihindari sistem noken itu, batas tugas kita hanya menyampaikan saja bahwa tidak boleh lagi sistem noken itu, tapi di lapangan yang terjadi sulit untuk itu,” tutur Gubernur.

Kapolda : Jika Pemilu Dilakukan One Man One Vote di Papua Akan Terjadi Konflik
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Drs. M Tito Karnavian MA. P.hD., mengungkapkan, bahwa dalam pemilihan 2014 di Papua dengan cara One Man One Vote, maka yang akan terjadi adalah konflik.
Alasan itu menurut Kapolda Tito, ada dua hambatan dalam sistem noken di Papua yakni, pertama masalah terisolasian yang tersebar penduduk di mana-mana sehingga akses informasi dan transportasi di kawasan pegunungan khususnya sangat sulit untuk memobilisasi sistem TPS di daerah-daerah, sementara masyarakatnya menyebar di mana-mana.
Bukan hanya itu yang menjadi problema, akan tetapi kampanye bagi masing-masing para caleg ataupun para peserta politik juga sangat sulit. “Bagaimana para peserta parpol harus datang dan caleg untuk melakukan kampanye di daerah itu sementara belum bisa menempuh di daerah tersebut, sehingga kemungkinan tidak akan berkampanye dan memberikan suarat tidak tau siapa yang mau harus dipilih,” ucapnya.
Lanjut dia, sekarang para caleg mereka sudah tidak bisa berkampanye dan yang memobilisasi siapa dan mereka tidak mengenal orang-orang itu. “Nah sistem One Man One Vote bisa berjalan kalau misalnya ada akses informasi kepada semua betul-betul berjalan lancar di sana. Bagaimana mereka mau tau, radio saja tidak bisa masuk apalagi TV di daerah itu sangat sulit,” paparnya.
Kemudian kedua, kata Kapolda demokrasi Liberal One Man One Vote itu akan terbentur pada perdaban melanesia karena peradaban Bigman yang sudah berjalan ribuan tahun sedangkan perdaban baru berlangsung tahun 1998.
“Nah, apakah mungkin sistem masyarakat dengan menggunakan sistem noken bisa mengarahkan semua masyarakat dalam pemilihan One Man One Vote, saya pikir itu sangat sulit. Nah, karena sistem “Bigman” yang baru berjalan sekitar 15 tahun ini, maka sistem politik dapat mengarahkan semua tergantung pada pimpinan Kepala Suku,” ucapnya.
Kapolda menambahkan, kalau diterapkan langsung demokrasi liberal di tengah-tengah sistem melanesia ini, yang terjadi dalah kekacauan dan konflik karena mereka sudah merasa bahwa dia harus taat pada kepemimpinan “Bigman”.
“Yang jelas, sistem noken ini akan hilang sendiri pada saat akses informasi sudah ada, pendidikan sudah mulai meningkat dan ketergantungan masyarakat antara “Bigman” mulai berkurang.  “Dia akan hilang dengan sendiri, tapi untuk tahun 2014 ini belum bisa dilakukan bahwa sistem noken di tiadakan”
“Nah, jadi kalau terjadio One Man One  Vote  akan terjadi konflik dan kalau memang ada daerah yang sudah merasa siap dengan sistem One Man One Vote tidak soal dan harus dilaksanakan, namun kalau siap dengan refresentatif silahkan juga sepanjang dia bisa di hindari,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskan Kapolda, bahwa sistem Bigman tidak bisa dibenturkan langsung dengan sistem Liberal karena sistem “Bigman” ini sudah di sepakati masyarakat. “Nah kalau sistem ini dilaksanakan dan di fasilitasi oleh KPU, maka pasukan aparat keamanan saya pikir bisa dilakukan dan kalau dipaksakan untuk harus dilakukan secara One Man One Vote juga harus dipersilahkan dan saya pikir itu akan menjadi konflik karena masih yang belum mengenal sistim ini,” pungkasnya. (ds/loy/don/l03)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13227-one-man-one-vote-masih-sulit-di-papua