KONFLIK DAN KEKERASAN TIMIKA: KONFLIK SISTEM NOKEN JILID I PRA PILEG PROVINSI PAPUA
Posted by : Unknown / on :Sabtu, 22 Maret 2014
By. Pares L.Wenda Setidaknya dapat dikatakan bahwa konflik Timika antara Suku Dani dan Suku Moni adalah pengulangan dari konflik konflik di masa lalu yang kemungkinan dihidupkan kembali. Namun juga merupakan bagian dari scenario konflik sistemn noken Jilid I dalam masa pileg di Provinsi Papua. Kita semua tahu peta konflik wilayah yang sangat rentan untuk memicu konflik baru terjadi di Tanah Papua. Saat ini telah mamasuki masa-masa kampanye, setelah dua tiga bulan lalu, di Provinsi Papua berada dalam perdebatan tentang system noken yang cukup menyita energy, dan perhatian publik di daerah ini dari berbagai pihak. Baik politisi, pemimpin daerah, akademisi, pemerhati sosial politik, praktisi hukum, bahkan diskusi lebih lanjut banyak dilakukan pengguna media sosial terutama di facebook. Setidaknya pernyataan terakhir datang dari Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Papua (lihat. Frizt Ramandey. http://bintangpapua.com edisi 13 Maret 2014) dan (Debora Mote. http://bintangpapua.com edisi 15 Maret 2014). Fritz Ramandey dalam kapasitasnya sebagai Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua mengatakan bahwa “Sistem Pemilu hanya ada satu, yaitu system pemilu yang diatur secara nasional, dan karena itu jangan lagi ada istilah baru seperti istilah system noken. Jika demikian kita membuat system baru di dalam system pemilu yang di atur secara nasional”, sementara Debora Mote, Anggota DPRP dari wilayah pemilihan 3 ini mengatakan bahwa system noken dengan cara system ikat telah merugihkan banyak perempuan yang menjadi anggota Legisltive, karena system ikat itu hanya diperuntukan bagi kaum Adam bukan untuk kaum Hawa. Ada tiga perspektif yang mucul disini, pertama system pemilu nasional, system noken dan sostem ikat. Mari kita lihat siapa yang usung 3 sistem di atas. Pertama system pemilu diatur secara nasional dan merupakan amanat konstitusi Negara, yang diatur kemudian di dalam UU Pemilu dan eksekutornya adalah KPU secara independent dari Pusat hingga ke daerah-daerah. Dalam konteks pengisian suara dalam system pemilu nasional digunakan kotak suara, box berukuran segi 4 dengan lebar 40cm, panjang 40cm dan tinggi 60 cm. harga produksi sampai pengiriman ke Kab/Kota seluruh Indonesia kira-kira Rp.145.000 per kotak suara. (lihat: http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4987). Kedua system Noken, system noken dalam sejarahnya mulai digunakan di wilayah pegunungan tengah sejak 1977/78. Tetapi system noken menjadi soal ketika putusan Nomor: 47-48/PHPU.A-VII/2009. Tertanggal 09 Juni 2009 dari kasus Yahukimo pada Pileg 2009 silam. Dan selanjutnya sengketa Pemilukada di wilayah pegunungan tengah dengan menggunakan system noken 100% penyelesaian akhir di MK dan yang paling terakhir adalah Pilgub Papua 2013, ini telah masuk dalam kategori konflik structural dan actual dengan beberapa kasus yang nampak. System noken diperkenalkan oleh MK berdasarkan kasus bukan diatur dalam tata normaa hukum. Sehingga dalam system hukum Negara Indonesia, sesuatu yang bersifat kasuistis tidak bisa menjadi norma hukum tetap. Meskipun disatu sisi konstitusi Negara menghargai kearifan lokal, dan karena itu dengan kasus ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, mesti di atur dalam norma hukum tetap untuk memenuhi amanat konstitusi tentang kearifan local dimaksud. Ini jelas, kalau ada yang berpandangan lain dari alur di atas, itu hanya statemen politis saja. Dan sejauh ini KPUD membayar berapa kepada mama-mama pemilik noken, apakah noken dihargai setara dengan harga satu “Kotak suara” atau hanya diminta secara sukarela kepada mama-mama untuk mendukung proses demokrasi. Ini mungkin satu soal yang perlu diteliti, kalau tidak pernah ada transaski KPUD dan mama-mama dan tekan kontrak pembuatan noken untuk digunakan dalam pemilu maka disini sudah pasti bepotensi “KORUPSI UANG NEGARA” dan terjadi PEMBODOHAN terhadap mama-mama pemilik NOKEN di wilayah pengguna system noken. PEMBODOHAN DEMOKRASI DAN PEMBODOHAN TERHADAP BISNIS KEWIRAUSAAN mama-mama Papua. Jadi system noken yang dimaknai disini adalah wadah noken yang digunakan sebagai pengganti kotak suara di daerah pengguna system noken. Ketiga system ikat, dalam pernyataan ketua MRP Timotius Murib ketika diminta sebagai nara sumber dari sengketa pilgub Papua Maret 2013 dihadapan hakim MK, ia mengatakan bahwa dipegunungan dikalangan orang Lani dikenal dengan “system lidi” dalam penghitungan mate-matika, ketika masyarakat Lani membayar maskawin, atau membayar ganti rugi, atau membayar biaya perang dari akibat perang itu sendiri kepada para pihak yang korban, entah korban nyawa maupun harta benda dari pihak pelaku. Pernyataan Timotius Murib itu benar, karena yang saya ketahui dalam kebudayaan orang Lani hanya mengenal 3 huruf, dan membantu jumlah barang yang dibayar dalam jumlah besar dihitung menggunakan system lidi “lidi adalah sebuah kayu berukuran kecil-kecil yang dibawah kemudian saat menghitung kayu-kayu itu dipatahkan” dan mulai menghitung sejumlah barang yang dibayarkan dan siapa dapat berapa itu dilakukan. System ini masih digunakan pada tahun 1980-1990-an waktu saya masih SD, bahkan waktu saya masih duduk di SD INPRES Tiom, kami diminta oleh guru mate-matika, membawah lidi yang sudah dipotong dalam ukuran tertentu untuk dibawah sebagai alat bantu dalam belajar mate-matika. Namun cari ini diklaim oleh wilayah Mee yang membedakan system noken dan system ikat dalam pemilukada di wilayah itu. Bagaimana system ikat dalam wilayah adat Mee perlu ada riset khusus. Tetapi di wilayah adat La Pago minimal seperti yang telah saya sampaikan disini. Dari tiga system di atas dapat terlihat bahwa dua system berasal dari cara budaya lokal dan satu berasal dari system nasional terutama dalam “system kotak suara”. System kotak suara secara nasional telah diatur dalam UU. (lihat contoh UU: http://hukum.unsrat.ac.id/inst/kpu_27_2008.pdf) . Sementara dua system tidak diatur atau tidak diakomodir dalam UU Pemilu. Dia berjalan alami tanpa ada regulasi. Dua system itu kemudian menjadi berpotensi konflik karena “klaim atas satu kampung, distrik, satu tempat atau lokasi pemungutan suara itu diklaim oleh seorang big man, atau mengatas namakan big man tanpa pemungutan suara langsung diklaim bahwa daerah A, kampung B, atau tempat pemungutan suara C adalah milik kandidat A (dalam pilpres atau pemilukada) dan milik si A, B atau C dalam pemilihan Legislatif. Inilah yang berpotensi konflik karena tanpa pemilihan one man, one vote sudah diklaim bahwa daerah ini milik si A, B dan C dan seterusnya. Contoh kongkrit adalah terbunuhnya seorang Yason Karoba di Distrik Gilimbandu, Kabupaten Tolikara. Beliau dibunuh akibat klaim suara seperti di atas. Kalau konflik Timika terus dipertahankan dan memasuki 9 April 2014. Maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pileg ditunda atau system noken yang diberlakukan, yang nantinya berpotensi konflik ganda. Kalau pemerintah sudah mengamankan tetapi yang terjadi pasti competitive negociation seperti yang selama ini pemerintah atau aparat keamanan lakukan. Pemerintah jarang melakukan penyelesaian konflik dengan pendekatan peacebuilding tetapi tetapi selalu dengan pendekatan peacemaking atau juga peacekeeping dengan pendekatan teknik competitive negotiation yang pada akhirnya konflik selalu kembali muncul entah itu di Timika atau konflik di daerah lain di Papua. Supaya tidak terjadi konflik dalam system noken, karena di duga kuat bahwa system noken akan berlaku di wilayah pegunungan termasuk Timika untuk beberapa distrik yang jauh dari Ibu Kota Mimika, maka saran saya adalah control media sangat dibutuhkan disini, tetapi juga aparat harus netral dalam mengawal proses demokrasi dalam pileg ini agar masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya, meskipun dengan menggunakan system noken. Demikian halnya Panwas yang paling diberitanggungjawab untuk mengawasih agar kawal benar prose pileg di Papua. Apa yang terjadi di masa lalu adalah pembelajaran berharga bagi pembangunan demokrasi di Papua. Namun pasti akan muncul terminology lama bahwa biaya besar, daerah terisolasi akan mewarnai proses demokrasi kali ini. Kalau semua itu masih ada maka pembangunan demokrasi di Papua sebenarnya berjalan ditempat, bukan mengalami kemajuan. Akhirnya selamat melaksanakan pileg dan selamat buat anda kontestan pemilu legislative dan kawal suara anda agar hak anda untuk duduk di DPRD, DPRP, DPR RI dan DPD RI terakomodir. Tidak dimanipulasi oleh PPS, KPPS, PPD, KPUD dan Pemerintah Daerah. Penulis adalah Wakil Direktur Lembaga Intelektual Tanah Papua dan Sekretaris Baptis Voice. [...]
KONTROVERSI PERAN BIGMAN DALAM PEMILIHAN SISTEM NOKEN DI PAPUA
Posted by : Unknown / on :Kamis, 20 Maret 2014
Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek pemilih pada sistem noken adalah orang yang berpengaruh dalam sebuah komunitas masyarakat adat. Orang yang dimaksud memiliki kemampuan atau kelebihan tertentu sehingga masyarakat setempat mengakuinya sebagai orang yang berwibawa. Beberapa suku mengakui seseorang atas kewibawaannya karena mampu memimpin kepentingan umum masyarakat setempat, seperti : (a) memimpin upacara adat, (b) membuka kebun kampung, (c) mendirikan rumah, (d) mampu menyelesaikan masalah, [...]
DUA HARI KONFLIK MONI-DANI, 63 ORANG TERLUKA, 2 ORANG TEWAS
Posted by : Unknown / on :Sabtu, 15 Maret 2014
Konflik antar kelompok masyarakat di Timika (Ist) Suva, 14/3 (Jubi)—Konflik masyarakat Moni versus masyarakat Dani yang berlangsung selama 2 hari, 11 Maret hingga 12 Maret lalu di Timika, Papua telah melukai puluhan orang dan menewaskan 2 orang. Korban luka yang mencapai angka puluhan orang ini, satu diantaranya seorang wanita. “11 Maret 2014 jumlah korban 4 orang. Perempuan 1 orang. Laki-laki 2 orang luka kena panah 1 org. Luka kena peluru cis (senapan angin-red) [...]
Keluarga Korban Kecelakaan Tetap Tuntut Rp1,5 Miliar
Posted by : Unknown / on :Jumat, 14 Maret 2014
Kapolres Pertemuan dengan Keluarga Korban KecelakaanSENTANI - Mediasi antara pihak keluarga korban dengan keluarga pelaku yang mengalami kebuntuan saat dilaksanakan di Satlantas Polres Jayapura, akhirnya Kapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian, S.Ik., turun tangan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), yakni Kotoran Kogoya (29) di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/3) kemarin pagi.Kapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian, S.Ik., mengatakan, pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi dan titik terang terkait [...]
Dari Yogyakarta: Mengenang Abang Muridan S.W
Posted by : Unknown / on :Minggu, 09 Maret 2014
Oleh: Pares L.Wenda
THE HLS OF THE 25 SESSION OF THE HUMAN RIGHT COUNCIL : A STATEMENT BY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF VANUATU ON HUMAN RIGHT IN WEST PAPUA
Posted by : Unknown / on :
PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF VANUATU (Jubi) THE REPUBLIC OF VANUATU Statement by THE RIGHT HONOURABLE MOANA KATOKAI KALOSIL PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF VANUATU BEFORE THE HIGH LEVEL SEGMENT OF THE 25 SESSION OF THE HUMAN RIGHT COUNCIL GENEVA, SWITSERLAND 4th MARCH 2014 H.E. President of the Human Rights Council H.E. Secretary General of the United Nations, Mr. Bani Ki Moon Excellencies Distinguished Delegates Ladies and Gentlemen The Republic of [...]
Contact Us
- KONTROVERSI PERAN BIGMAN DALAM PEMILIHAN SISTEM NOKEN DI PAPUA
20 Mar 20140 comment Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek ...
KONFLIK DAN KEKERASAN TIMIKA: KONFLIK SISTEM NOKEN JILID I PRA PILEG PROVINSI PAPUA
By. Pares L.Wenda Setidaknya dapat dikatakan bahwa konflik Timika antara Suku Dani dan [...]
Stats
Archive
- 2014 (27)
Labels
- Conflict (5)
- Law (3)
- Peace (3)
- Peluncuran Buku (7)
- Sistem Noken (9)
Category
Labels
Labels
Archives
-
▼
2014
(27)
-
▼
Maret
(7)
- KONFLIK DAN KEKERASAN TIMIKA: KONFLIK SISTEM NOKEN...
- KONTROVERSI PERAN BIGMAN DALAM PEMILIHAN SISTEM NO...
- DUA HARI KONFLIK MONI-DANI, 63 ORANG TERLUKA, 2 OR...
- Keluarga Korban Kecelakaan Tetap Tuntut Rp1,5 Miliar
- Dari Yogyakarta: Mengenang Abang Muridan S.W
- THE HLS OF THE 25 SESSION OF THE HUMAN RIGHT COUNC...
- SISTEN NOKEN DAN KONFLIK KEKERASAN: SOLUSI KREATIF...
-
▼
Maret
(7)
Blog Archive
-
▼
2014
(27)
-
▼
Maret
(7)
- KONFLIK DAN KEKERASAN TIMIKA: KONFLIK SISTEM NOKEN...
- KONTROVERSI PERAN BIGMAN DALAM PEMILIHAN SISTEM NO...
- DUA HARI KONFLIK MONI-DANI, 63 ORANG TERLUKA, 2 OR...
- Keluarga Korban Kecelakaan Tetap Tuntut Rp1,5 Miliar
- Dari Yogyakarta: Mengenang Abang Muridan S.W
- THE HLS OF THE 25 SESSION OF THE HUMAN RIGHT COUNC...
- SISTEN NOKEN DAN KONFLIK KEKERASAN: SOLUSI KREATIF...
-
▼
Maret
(7)
Video Of Day
Send Quick Massage
Catwidget2
Catwidget4
Catwidget3
Translate
Entri Populer
-
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 Oleh : Benny Sweny Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang di...
-
Penulis : Pares L. Wenda | Sabtu, 25 Januari 2014 18:53 Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu ...
-
JAYAPURA - Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3...
-
Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek pemilih ...
-
* Oleh: Pares L.Wenda (sebuah perspektif busur dan panah atau cambuk untuk abang-abang 32 Pemimpin Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah L...
-
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mahkamah Konstitusi bersama-sama mengawal pemilu 2014 y...
-
Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang b...
-
Writer: Aprila Wayar Jayapura, 13/12 (Jubi) – Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura memberikan apresia...
-
December 14, 2013 | Liputan Papua Pemilihan Kepala Kampung
-
JAYAPURA - Salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung memberikan apresiasi yang tinggi kepada 3 orang penulis ...
Search This Blog
Popular Posts
-
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan U...
-
JAYAPURA - Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3...
-
Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)A...
-
December 14, 2013 | Liputan Papua Pemilihan Kepala Kampung
-
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mahkamah Konstitusi bersama-sama mengawal pemilu 2014 y...
-
Jayapura, 18/2 (Jubi) -Aksi teror pasca penyerangan dua bulan lalu masih terus dirasakan mahasiswa-mahasiswi asal Papua di kota studi Makas...
-
December 14, 2013 | News Jayapura -Buku dengan judul “Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokrasi” diluncurkan oleh penulisnya Pa...
-
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 Oleh : Benny Sweny Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang di...
-
Penulis : Pares L. Wenda | Sabtu, 25 Januari 2014 18:53 Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu ...
-
Jayapura, 18/2 (Jubi)—Draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Plus Papua (RUUPP), terutama pasal 2, dinilai sebagai suatu...
Entri Populer
-
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 Oleh : Benny Sweny Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang di...
-
Penulis : Pares L. Wenda | Sabtu, 25 Januari 2014 18:53 Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu ...
-
JAYAPURA - Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3...
-
Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek pemilih ...
-
* Oleh: Pares L.Wenda (sebuah perspektif busur dan panah atau cambuk untuk abang-abang 32 Pemimpin Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah L...
-
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mahkamah Konstitusi bersama-sama mengawal pemilu 2014 y...
-
Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang b...
-
Writer: Aprila Wayar Jayapura, 13/12 (Jubi) – Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura memberikan apresia...
-
December 14, 2013 | Liputan Papua Pemilihan Kepala Kampung
-
JAYAPURA - Salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung memberikan apresiasi yang tinggi kepada 3 orang penulis ...
Entri Populer
-
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 Oleh : Benny Sweny Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang di...
-
Penulis : Pares L. Wenda | Sabtu, 25 Januari 2014 18:53 Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu ...
-
JAYAPURA - Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3...
-
Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek pemilih ...
-
* Oleh: Pares L.Wenda (sebuah perspektif busur dan panah atau cambuk untuk abang-abang 32 Pemimpin Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah L...
-
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mahkamah Konstitusi bersama-sama mengawal pemilu 2014 y...
-
Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang b...
-
Writer: Aprila Wayar Jayapura, 13/12 (Jubi) – Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura memberikan apresia...
-
December 14, 2013 | Liputan Papua Pemilihan Kepala Kampung
-
JAYAPURA - Salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung memberikan apresiasi yang tinggi kepada 3 orang penulis ...
Entri Populer
-
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 Oleh : Benny Sweny Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang di...
-
Penulis : Pares L. Wenda | Sabtu, 25 Januari 2014 18:53 Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu ...
-
JAYAPURA - Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, buku berjudul ‘Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis’ diluncurkan oleh 3...
-
Oleh : Melkior N.N Sitokdana Yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Bigman dan noken sebagai symbol/alat politik. Subjek pemilih ...
-
* Oleh: Pares L.Wenda (sebuah perspektif busur dan panah atau cambuk untuk abang-abang 32 Pemimpin Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah L...
-
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Mahkamah Konstitusi bersama-sama mengawal pemilu 2014 y...
-
Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang b...
-
Writer: Aprila Wayar Jayapura, 13/12 (Jubi) – Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura memberikan apresia...
-
December 14, 2013 | Liputan Papua Pemilihan Kepala Kampung
-
JAYAPURA - Salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung memberikan apresiasi yang tinggi kepada 3 orang penulis ...