Jayapura, 13/12 (Jubi) – Lembaga Intelektual Tanah Papua meluncurkan buku Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis karya Pares L. Wenda, Yoka Yoman, dan Nigak Kogoya di Aula P3W Padangbulan, Jayapura, Jumat (13/12) siang.
“Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan referensi pada pemerhati demokrasi, para pelaku dan penyelenggara Pemilu,” kata Pares L. Wenda, salah satu penulis buku ini.
Menurutnya, untuk kepala daerah minimal memiliki dokumentasi proses demokrasi yang baru saja berlangsung dan dapat menjadi referensi bagi penyeleggaraan Pilkada, Pileg DPRD, DPR RI, dan Pilpres di masa mendatang. Dalam penulisan buku ini, pihaknya mengaku mengumpulkan semua data di lapangan juga data dari tim sukses dan berbagai data pendukung lainnya.
“Kami berharap, ini dapat menjadi catatan penting bagi kita, khususnya para calon pemimpin di Papua bahwa pernah ada proses Pemilukada yang tidak demokratis,” ungkap Pares lagi.
Terkait sistem noken yang juga menjadi bagian dalam buku ini, Steve Waramori, praktisi hukum Papua mengatakan, saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir system noken maka ini adalah sebuah kemunduran. Ini sama artinya MK menganggap Orang Papua belum mampu melakukan proses demokrasi menggunakan system one man one vote.
“Ini hanya demi kepentingan stabilitas di Tanah Papua dan ini bukan pertimbangan hukum tetapi pertimbangan politis,” tutur Stave Waramori yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam peluncuran buku ini.
Menurutnya, meski MK memberikan kebijakan soal penggunaan noken dalam Pemilukada lalu, tetapi dalam regulasi dan aturan Pemilu yang ada, sistem noken tidak tercantum di dalamnya. Itu artinya tidak ada dasar hukum. MK sebagai institusi tertinggi hanya memberi kebijakan politik untuk menjaga stabilitas daerah tetapi tidak diperbolehkan untuk dilakukan di masa mendatang. (Jubi/Aprila)
Postingan
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar