 |
| Yan Mandenas/Doc.Binpa |
JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun ini, sistem Noken tidak akan diterapkan lagi. Keputusan itu menuai pro kontra dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Ada yang mendukung penggunaan noken dan yang menolak keras.
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung keputusan KPU.
“Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti ketegasan KPU pusat, yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan mengimplementasikannya pada Pemilu yang akan berlangsung dalam waktu dekat,”ujar Yan Mandenas kepada wartawan Selasa 18 Febuari.
Menurutnya, sistem Noken sangat melanggar azas demokrasi yang bebas langsung umum dan rahasia, karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya namun diwakilkan. “Azas demokrasi yang sudah kita sepakati yakni Luber tidak terpenuhi dalam sistem Noken, sebab masyarakat yang memilih hak politik, bisa mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain, atau tidak perlu mendatangi Tempat pemungutan suara,”ungkap Yan Mandenas.
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung keputusan KPU.
“Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti ketegasan KPU pusat, yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan mengimplementasikannya pada Pemilu yang akan berlangsung dalam waktu dekat,”ujar Yan Mandenas kepada wartawan Selasa 18 Febuari.
Menurutnya, sistem Noken sangat melanggar azas demokrasi yang bebas langsung umum dan rahasia, karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya namun diwakilkan. “Azas demokrasi yang sudah kita sepakati yakni Luber tidak terpenuhi dalam sistem Noken, sebab masyarakat yang memilih hak politik, bisa mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain, atau tidak perlu mendatangi Tempat pemungutan suara,”ungkap Yan Mandenas.
Dengan bisa diwakilkan kepada orang lain, lanjut dia, tentu potensi dimanipulasi semakin tinggi, karena bisa saja suara itu dialihkan kepada orang lain, yang bukan pilihan rakyat. “Sistem keterwakilan ini kan memiliki peluang besar untuk dimanipulasi oleh yang mewakili, saat membawa surat suara ke TPS,”paparnya.
Dengan sistem Noken, lanjutnya juga, seakan membangun citra atau image, bahwa masyarakat Papua seolah-olah masih bodoh. “Ini kan membangun persepsi yang jelek, masyarakat Papua masih bodoh tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara benar,”tukasnya.
Seharusnya, sambung dia, seluruh komponen memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar citra atau image itu hilang. “Saya yakin masyarakat Papua bukan sebodoh yang kita bayangkan, mereka mengerti, paham dalam menggunakan hak pilihnya secara benar dan jujur, mestinya ini yang terus kita bangun,”imbuhnya.
Jangan malah membelenggu masyarakat dengan hal yang tidak benar, padahal masyarakat sendiri ingin diajarkan hal-hal yang benar dan jujur. “Jangan penguasa mengkebiri hak politik rakyat dengan tetap berupaya mempertahankan sistem noken,”tegasnya.
Dengan keluarnya keputusan KPU tentang penghapusan sistem Noken, Yan Mandenas mengharapkan ketegasan Kapolda Papua kepada seluruh jajarannya, agar mengawasi secara ketat, sistem Noken tidak lagi digunakan. “Anggota Polisi, Bawaslu yang bertanggung jawab di lapangan, harus tegas mengawasi, jangan lagi ada sistem Noken,”paparnya.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRP, Ignasius Mimin berpandangan, sistem Noken adalah sebuah kearifan lokal yang mesti dihormati dan dilestarikan. “Ini kearifan lokal yang harus dihargai, kalau orang gunung duduk di Honai untuk menyelesaikan berbagai persoalan, orang pesisir duduk di para-para Pinang,”ungkapnya.
Sistem noken juga sudah berlangsung sejak dulu dan digunakan oleh masyarakat Papua yang tinggal di Pegunungan dalam menyelesaikan berbagai masalah. “Ini sudah tradisi, jadi mari kita hormati,”imbuhnya.
Yang dimaksud dengan Sistem Noken, lanjutnya, bukan surat suara diisi di dalam noken, tapi masyarakat memutuskan secara bersama siapa yang akan dipilih, kemudian menunjuk wakilnya untuk memberikan suara mereka. “Ini keputusan bersama yang dilakukan secara mufakat, agar suara mereka tidak tercecer kemana-mana,”terangnya.
Masyarakat Pegunungan juga bukan masyarakat yang bodoh, sehingga masih mempertahankan sistem Noken, namun itulah tradisi kebersamaan yang sudah terbangun sejak dahulu. “Kami orang dari Gunung bukan bodoh, namun memiliki ikatan kebersamaan yang terbangun sejak dulu, inilah yang terus melekat hingga saat ini dan harus dipertahankan,”jelasnya.
Masyarakat Pegunungan juga dalam memilih wakil atau pemimpinnya, berdasarkan ketokohan, di mana, akan melihat rekam jejak tokoh itu, apa saja yang sudah diperbuat bagi masyarakat. “Ketokohan seseorang sangat memengaruhi masyarakat dalam memiliki, itulah budaya yang terus melekat,”tukasnya.
Untuk itu, dia berharap, sistem Noken tetap dipertahankan, karena merupakan salah satu kekayaan budaya. “Dunia saja sudah mengakui Noken sebagai salah satu warisan dunia, kenapa kita tidak menghargainya dengan tetap menggunakan sistem noken dalam Pemilu, karena itu merupakan salah satu keunikan,”tandasnya. (jir/don/l03)
Postingan
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar