Jayapura, 19/2 (Jubi) – Pemerintah Nasional PNG telah memberikan rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk memberikan pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan referendum di Daerah Otonomi Bougainville . 

“ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan,” kata
Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen usai melakukan kunjungan bersejarah ke Bougainville  yang dikutip tabloidjubi.com Rabu(19/2) dari Post Curier, media cetak terbesar di Papua New Guinea.

Dikatakan sekarang saatnya untuk membangun kembali daerah Otonom Bougainville.
“Prioritas utama saya adalah untuk membangun kembali infrastruktur Bougainville sehingga ketika kita melakukan referendum , Bougainville akan dapat membuat pilihan yang berarti,” tegasnya

Ketika memilih tanggal untuk referendum  lanjut O’Neill, pertimbangan harus diberikan sebagai berikut, apakah senjata telah dibuang sesuai dengan perjanjian  dan apakah pemerintah Bougainville telah melakukan semuanya sesuai dengan standar yang diterima secara internasional dan sesuai dengan good governance .

“Apakah ABG telah memenuhi standar yang diterima secara internasional akan ditentukan oleh Badan Pengawas Bersama setelah mempertimbangkan temuan dan tinjauan independen dari semua aturan, ” tegasnya.

Dia mengatakan setiap lima tahun pemerintah nasional dan Autority Bougainville Government (ABG) memerlukan sebuah komisi peninjau independen dalam melaksanakan kesepakatan damai.

O’Neill menambahkan Pemerintah nasional telah menyadari bahwa masalah kapasitas akut yang dihadapi oleh Pemerintah Otonom Bougainville .

” Setelah bertahun-tahun kita mengabaikan jalan , pusat kesehatan dan sekolah telah memburuk ke tingkat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kita perlu untuk membangun kembali lembaga-lembaga ini semua,” katanya.

O’Neill mengatakan semua masalah di sana, karena  kebutuhan khusus bagi ABG memiliki pengaturan pendanaan sangat berbeda dengan Pemerintah Provinsi di Papua New Guinea .

” Pengaturan pendanaan mungkin tidak memadai dan ini perlu ditangani , ” katanya .

Dia mengatakan, pemerintah sepakat bahwa ABG akan menerima K500 juta selama lima tahun , 2011-2016 , atau K100 juta per tahun , untuk proyek-proyek berdampak besar .

Dia memberitahu parlemen bahwa proyek-proyek prioritas termasuk, pembukaan kembali Bandara Aropa ; merehabilitasi jalan lingkar di Pulau  Buka, pemulihan air dan sistem pembuangan kotoran untuk Arawa dan Buka , restorasi dermaga Kieta , rehabilitasi jembatan di Selatan West Road , dan pemulihan radio Bougainville .

” Tujuan kunjungan saya adalah untuk menunjukkan orang-orang dari Bougainville bahwa Pemerintah Nasional siap untuk membantu . Saya ingin semua Bougainville untuk dapat menyekolahkan anak mereka ke sekolah , untuk mengangkut hasil kebun  mereka ke pasar dan jika mereka sakit dapat mendapat pelayanan dari petugas kesehatan dan menerima perawatan yang tepat,” katanya .(Jubi/dominggus a mampioper)