Karenanya Gubernur meyakini pemberlakuan sistem Noken pada Pemilu 2014 masih akan digunakan dibeberapa daerah, terutama di daerah yang selama ini masih terisolir dari peradaban.
“Untuk menghapus ini butuh waktu dan proses, kalau tahun ini KPU menginginkan (sistem noken) tidak lagi digunakan, tapi daerah-daerah yang sulit dijangkau susah dihindarkan, siapa yang ada di sana, anggota Babinsa pun belum tentu ada disana, karena memang ada kampung terpencil yang susah dijangkau,” tutur Gubernur yang didampingi oleh Kapolda Papua Mayjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen Cristian Zebua.
Namun ia mendukung upaya KPU yang terus mengeluarkan imbauan agar dalam pelaksanaan Pemilu bisa dijalankan dengan sistem yang telah ditentukan secara nasional, yaitu memakai kotak dan bilik suara.
Karenanya Gubernur memastikan dirinya tidak akan membuat permintaan kebijakan khusus kepada KPU untuk bisa memperbolehkan sistem Noken dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.
“Tidak, kita tetap pegang pada kesepakatan nasional, tapi sulit dihindari sistem noken itu, batas tugas kita hanya menyampaikan saja bahwa tidak boleh lagi sistem noken itu, tapi di lapangan yang terjadi sulit untuk itu,” tutur Gubernur.

Kapolda : Jika Pemilu Dilakukan One Man One Vote di Papua Akan Terjadi Konflik
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Drs. M Tito Karnavian MA. P.hD., mengungkapkan, bahwa dalam pemilihan 2014 di Papua dengan cara One Man One Vote, maka yang akan terjadi adalah konflik.
Alasan itu menurut Kapolda Tito, ada dua hambatan dalam sistem noken di Papua yakni, pertama masalah terisolasian yang tersebar penduduk di mana-mana sehingga akses informasi dan transportasi di kawasan pegunungan khususnya sangat sulit untuk memobilisasi sistem TPS di daerah-daerah, sementara masyarakatnya menyebar di mana-mana.
Bukan hanya itu yang menjadi problema, akan tetapi kampanye bagi masing-masing para caleg ataupun para peserta politik juga sangat sulit. “Bagaimana para peserta parpol harus datang dan caleg untuk melakukan kampanye di daerah itu sementara belum bisa menempuh di daerah tersebut, sehingga kemungkinan tidak akan berkampanye dan memberikan suarat tidak tau siapa yang mau harus dipilih,” ucapnya.
Lanjut dia, sekarang para caleg mereka sudah tidak bisa berkampanye dan yang memobilisasi siapa dan mereka tidak mengenal orang-orang itu. “Nah sistem One Man One Vote bisa berjalan kalau misalnya ada akses informasi kepada semua betul-betul berjalan lancar di sana. Bagaimana mereka mau tau, radio saja tidak bisa masuk apalagi TV di daerah itu sangat sulit,” paparnya.
Kemudian kedua, kata Kapolda demokrasi Liberal One Man One Vote itu akan terbentur pada perdaban melanesia karena peradaban Bigman yang sudah berjalan ribuan tahun sedangkan perdaban baru berlangsung tahun 1998.
“Nah, apakah mungkin sistem masyarakat dengan menggunakan sistem noken bisa mengarahkan semua masyarakat dalam pemilihan One Man One Vote, saya pikir itu sangat sulit. Nah, karena sistem “Bigman” yang baru berjalan sekitar 15 tahun ini, maka sistem politik dapat mengarahkan semua tergantung pada pimpinan Kepala Suku,” ucapnya.
Kapolda menambahkan, kalau diterapkan langsung demokrasi liberal di tengah-tengah sistem melanesia ini, yang terjadi dalah kekacauan dan konflik karena mereka sudah merasa bahwa dia harus taat pada kepemimpinan “Bigman”.
“Yang jelas, sistem noken ini akan hilang sendiri pada saat akses informasi sudah ada, pendidikan sudah mulai meningkat dan ketergantungan masyarakat antara “Bigman” mulai berkurang.  “Dia akan hilang dengan sendiri, tapi untuk tahun 2014 ini belum bisa dilakukan bahwa sistem noken di tiadakan”
“Nah, jadi kalau terjadio One Man One  Vote  akan terjadi konflik dan kalau memang ada daerah yang sudah merasa siap dengan sistem One Man One Vote tidak soal dan harus dilaksanakan, namun kalau siap dengan refresentatif silahkan juga sepanjang dia bisa di hindari,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskan Kapolda, bahwa sistem Bigman tidak bisa dibenturkan langsung dengan sistem Liberal karena sistem “Bigman” ini sudah di sepakati masyarakat. “Nah kalau sistem ini dilaksanakan dan di fasilitasi oleh KPU, maka pasukan aparat keamanan saya pikir bisa dilakukan dan kalau dipaksakan untuk harus dilakukan secara One Man One Vote juga harus dipersilahkan dan saya pikir itu akan menjadi konflik karena masih yang belum mengenal sistim ini,” pungkasnya. (ds/loy/don/l03)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13227-one-man-one-vote-masih-sulit-di-papua